Daerah

Kemenag Kab Tangerang Ancam Cabut Izin Operasional Ponpes Yang Abaikan Kekerasan Seksual

132
×

Kemenag Kab Tangerang Ancam Cabut Izin Operasional Ponpes Yang Abaikan Kekerasan Seksual

Sebarkan artikel ini

detak.co.id, TANGERANG – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang Banten menegaskan pihaknya tak segan untuk mencabut izin operasional pondok pesantren (Ponpes) jika dinilai tak becus dalam melakukan pengawasan terhadap santri.

Hal itu dikatakan kepala Kemenag Kabupaten Tangerang H. Ade Baijuri dalam menyikapi maraknya peristiwa kekerasan yang disertai dengan pelecehan seksual di dalam lingkup Ponpes yang terjadi akhir akhir ini.

“Jika masih terjadi lagi kekerasan atau pelecehan seksual di Ponpes, padahal kami sudah memberikan teguran, maka kami tegaskan akan mencabut izin operasional Ponpes tersebut, ” tegas kepala Kemenag Kabupaten Tangerang H. Ade Baijuri saat melakukan audiensi bersama LSM Geram Banten Indonesia di kantornya, Selasa (30/7/2024).

Kata Ade, terkait pengawasan dan pembinaan terhadap Ponpes, ia mengaku sudah agenda kerja Kemenag, namun jika Ponpes bermasalah, pihaknya akan memberikan teguran secara lisan maupun tertulis, dan itu ketika melakukan 1 kali.

“Namun jika Ponpes itu masih lalai terhadap pengawasan para santri yang melakukan kesalahan seperti tindakan kekerasan fisik, kekerasan atau pelecehan seksual maka pihak Kemenag akan mencabut izin operasional, ” tegas Ade.

Kendati demikian, sebagai kepala Kemenag, Ade mengaku prihatin terhadap maraknya kejadian tindakan kriminal atau pelecehan seksual di Ponpes. Ia juga heran kenapa bisa terus terjadi seperti itu, padahal pihaknya sudah memberikan tekanan kepada pihak Ponpes.

“Saya merasa prihatin atas kejadian di beberapa Ponpes. Sebenarnya kita juga malu atas kejadian seperti itu, ” ujarnya.

Terkadang, sambung Ade, pihak pondok pesantren juga suka menyembunyikan sesuatu persolaan bahkan pihak Kemenag tidak bisa masuk.

Kata dia miris rasanya, jika ada masalah di Ponpes, namun pihak Ponpes selalu tertutup terkait persoalan tersebut, bahkan pihak kemenag pun susah masuk.

“Orang saya pernah sampai nggak bisa masuk, padahal kita mau menyelesaikan masalah, ” terang Ade Baijuri.

Lebih lanjut Ade Baijuri mengatakan, tentu dalam menyelesaikan masalah di Ponpes, ia berharap dukungan dan kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat.

“Kami butuh masukan dari semua pihak untuk saling kerjasama, dan kami berharap tidak ada yang bertindak sendiri, ” pungkasnya. (Day/Han)