detak.co.id NASIONAL – Pemerintah Vietnam resmi menurunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 8 persen hingga Juni 2025. Kebijakan ini merupakan perpanjangan dari pemangkasan PPN sebesar 2 persen yang telah berlaku sejak 2022, setelah mendapatkan persetujuan dari Majelis Nasional.
Langkah ini bertujuan untuk merangsang daya beli masyarakat, menurunkan harga barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan sektor bisnis dan ekonomi.
Menurut Đinh Trọng Thịnh, pakar ekonomi Vietnam, perpanjangan kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi dan membantu sektor produksi. “Pengurangan PPN ini diharapkan mampu menurunkan biaya barang dan jasa, yang pada akhirnya mendukung geliat ekonomi yang tengah berjuang,” ujarnya.
Meski demikian, Kementerian Keuangan Vietnam memproyeksikan kebijakan ini akan mengurangi pendapatan negara sebesar 26,1 triliun Dong (sekitar Rp 16 triliun) pada semester pertama 2025. Namun, penurunan pendapatan tersebut diyakini akan terkompensasi oleh peningkatan aktivitas produksi dan bisnis, yang berpotensi menciptakan pendapatan baru bagi anggaran negara.
Selain pemangkasan PPN, Vietnam juga meluncurkan reformasi birokrasi besar-besaran. Pemerintah telah memangkas jumlah kementerian dari 30 menjadi 21, menghapus 9 kementerian, serta merampingkan sejumlah lembaga negara, termasuk saluran televisi dan badan administratif lainnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga berencana mengurangi jumlah pegawai dan menggabungkan beberapa kementerian untuk meningkatkan efisiensi. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi hambatan birokrasi, mengurangi kemacetan administratif, serta mengalokasikan anggaran ke proyek-proyek pembangunan prioritas.
Kombinasi pemangkasan PPN dan reformasi birokrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi Vietnam di tengah tantangan global. Dengan berkurangnya hambatan administrasi dan biaya barang dan jasa yang lebih rendah, daya beli masyarakat diharapkan meningkat, sementara sektor bisnis mendapat peluang lebih besar untuk berkembang.
Keputusan ini mencerminkan komitmen Vietnam untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, meskipun harus mengorbankan sebagian pendapatan negara dalam jangka pendek. Dengan langkah-langkah tersebut, Vietnam optimis dapat mempertahankan posisinya sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara.
