Daerah

Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Diminta Mundur

60
×

Kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang Diminta Mundur

Sebarkan artikel ini
Forum tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 saat berkumpul di warung makan Istana Manceri Balaraja, Sabtu (11/01/2025).

detak.co.id TANGERANG — Forum Tenaga Honorer R 2 dan R3 mendesak kepada Pj Bupati Tangerang untuk menonaktifkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang Hendar Herawan karena dinilai gagal dalam melakukan pemetaan dan memperjuangkan tenaga honorer.

” Kami kecewa sekali, karena bukan saja R3 yang gagal masuk PPPK, tapi R2 yang sudah puluhan tahun mengabdi tapi gagal, dan BKPSDM tidak menuntaskannya sampai Desember 2024 sesuai undang- undang,”terang Panji salah satu honorer Non ASN yang terdata di BKN yang gagal masuk PPPK saat berkumpul di warung makan Manceri Balaraja Sabtu (11/1/2025).

Panji yang juga ketua forum R2 dan R3 mengeluarkan petisi yang diantaranya adalah mendesak agar permasalahan honorer di Kabupaten Tangerang dapat segera dituntaskan sesuai aturan perundangan – undangan yang ada, BKPSDM selaku badan yang ditugaskan oleh Pemkab Tangerang selalu berkelit dengan alasan anggaran, faktanya PAD Kabupaten Tangerang jumlahnya di atas 5 Triliun, Panji juga membandingkan bagaimana Pemrov Banten dan Tangsel fokus Mengani teng honorer yang akhirnya semua dituntaskan menjadi PPPK penuh waktu.

” Kami berhasil agar Bupati Tangerang mengevaluasi kinerja kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang dengan menggantinya dengan yang mampu bekerja,”terang Panji.

Sebelumnya diberitakan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Tangerang Dinilai Gagal Dalam memperjuangkan tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN.

Hal tersebut dikatakan H Retno Juarno Ketua LSM KOMPAK Kabupaten, menurut dia, saat ini di Kabupaten Tangerang masih terdapat sejumlah tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN tidak padahal secara kemampuan anggaran di Kabupaten Tangerang jumlah pendapatan asli daerah ( PAD) sangat besar.

” Kami berharap agar Bupati dan Sekda Kabupaten Tangerang mengevaluasi kinerja BKPSDM, karena pada saat perencanaan tidak cermat dalam menentukan jumlah formasi sehingga banyak pelamar yang gagal tes,”terang Retno.