YOGYAKARTA, detak.co.id,- Persatuan Wartawan Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PWI DIY) tegak lurus mendukukung kepemimpinan yang sah Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch. Bangun. PWI DIY juga mendukung seluruh kegiatan PWI Pusat, di antaranya perhelatan akbar Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang diselenggarakan di Banjarmasih, Kalimantan Selatan pada 7 hingga 9 Februari mendatang.
“Kami seluruh jajaran pengurus dan anggota PWI DIY mendukung sepenuhnya penyelenggaraan HPN 2025 di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kami akan memberangkatkan jajaran pengurus harian PWI DIY, SIWO, IKWI, juga dari Dinas Kominfo DIY serta pimpinan DPRD DIY untuk memeriahkan acara ini,” tegas Ketua PWI DIY Hudono di Yogya, Selasa (28/1).
Hudono menjelaskan, PWI DIY taat pada hukum dan aturan (PD PRT) PWI, termasuk kepemimpinan Ketua Umum PWI Hendry Ch. Bangun yang secara de facto dan de jure legal berdasarkan SK Menkumham. “Konsekuensinya, kita juga taat pada semua produk yang dihasilkan kepemimpinan yang legal,” ujarnya seraya mengatakan, sebagai negara hukum, PWI DIY juga taat pada hukum.
Berkenaan itulah even HPN 2025 yang dipusatkan di Banjarmasih Kalimantan Selatan merupakan produk keputusan legal yang harus didukung anggota PWI seluruh Indonesia. “Kalau ada yang mengklaim HPN 2025 dipusatkan di tempat lain, itu jelas ilegal, dan biarlah aparat penegak hukum yang memprosesnya,” terangnya.
Sekretaris PWI DIY Swasto Dayanto menambahkan, HPN 2025 Banjarmasin dijadwalkan akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Delegasi PWI DIY akan mengikuti berbagai rangkaian acara sejak 7 Februari hingga 9 Februari 2025 mulai dari summit media, Anugerah Jurnalistik Adinegoro, pameran pers, pameran UMKM, aksi wartawan menanam, rapat kerja SIWO serta pemberian pena emas dan PIN emas kepada kepala daerah yang telah memberikan kontribusi terhadap kegiatan pers di masing-masing wilayah.
Khusus summit media akan diisi dengan seminar tentang program Prabowonomics yang bakal membahas seputar program kerja unggulan presiden Prabowo Subianto yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan menghadirkan menteri terkait sebagai narasumber serta kepala daerah, akademisi untuk memaparkan kebijakan. *
