detak.co.id, TANGERANG — DPRD Kabupaten Tangerang mendesak agar Inspektorat Kabupaten Tangerang melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana desa, menyusul adanya keterlibatan korupsi dana desa yang dilakukan oleh operator desa bersama dengan operator pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang
Desakan tersebut dikatakan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang Mahfudz Fudianto kepada wartawan beberapa waktu lalu saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Tangerang.
” Pembobolan dana desa yang dilakukan oknum Operator Desa dan Operator DPMPD, akibat lalainya inspektorat, Kasi Binwas di Kecamatan,”terang Bimo.
Hal senada dikatakan wakil ketua DPRD kabupaten Tangerang Kholid Ismail, menurutnya saat ini peran lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di semua Desa di Kabupaten Tangerang harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan dana desa, Kholid berharap agar lembaga desa yang memiliki fungsi pengawasan bisa lebih serius dan tidak acuh terhadap pengelolaan dana desa, BPD merupakan legislatif di tingkat desa memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan.
” Semua warga berperan dalam mengawasi dana desa termasuk BPD, saya berharap agar BPD lebih aktif lagi dalam mengawasi dana desa,”tandasnya.
