detak.co.id,SERANG – Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Golkar, Tb Udra Sengsana menggelar reses tahun 2025 di lingkungan Cimuncang Kota Serang, Kamis 27 Februari 2025.
Dalam reses ini, menyerap beberapa aspirasi masyarakat terkait pendidikan maupun kesehatan.
Adapun aspirasi masyarakat yaitu bantak pungli di pendidikan dan maslah BPJS Kesehatan.
Tb Udra mengatakan, bahwa reses bukan sekedar aspirasi masyarakat, akan tetapi untuk bersilaturahmi dengan masyarakat agar menjaga hubungan baik.
“Yang terpenting dalam reses saya saya bisa bersilaturahmi dengan masyarakat, terkait aspirasi kita akan tampung,” ucapnya.
Dari hasil reses ini, beberapa aspirasi akan di sampaikan dalam pokok pikiran dewan.
“Semoga aspirasi masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan satu persatu dapat terealisasi,” harapnya.
Tb Udra Sengsana yang juga selaku Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, ia mengakui sangat kecewa dan tidak dihargai dengan sikap kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Tb Suherman yang tidak responsif.
Padahal Komisi II DPRD Kota Serang bidang pendidikan adalah sebagai mitra kerja dengan Dinas Pendidikan.
Tb Udra mengatakan, dirinya kecewa dengan sikap kepala Dinas Pendidikan Tb Suherman yang tidak bisa berkomunikasi dengan baik.
Sebagai mitra kerja, seharusnya sikap Kepala Dinas Pendidikan responsif, karena masalah pendidikan krusial sehingga banyak keluhan dari masyarakat terkait Pendidikan.
“Saat itu saya bersama teman teman ingin diskusi terkait keluhan masyarakat tentang pendidikan. Namun Kepala Dinas pendidikan saat sampai saat ini masih menutup komunikasi,” ucapnya saat ditemui di Kota Serang, Kamis 27 Februari 2025.
“Kami merasa tidak dihargai, ketika kita komunikasi lewat WhatsApp tidak direspon, ketika kita telepon tidak diangkat kita merasa tidak dihargai,” tegasnya.
Dia menjelaskan, banyak keluhan terkait pendidikan, antaraaslah guru fiktif, PPDB online dan lainnya berkaitan dengan masalah pendidikan.
Oleh sebab itu, Tb Udra berpesan kepada Walikota atau wakil walikota Serang terpilih agar kepala dinas pendidikan bisa berkomunikasi dengan baik.
“Saya berharap kepada pak Walikota dan Wakil nya segera evaluasi kepala dinas yang tidak responsif, karena ini untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
