KOTA SERANG, detak.co.id,- Gubernur Banten Andra Soni mengajak pemerintah kabupaten/ kota untuk dapat bersama-sama menjaga dan mengendalikan angka inflasi. Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga sejumlah komoditas pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.
Demikian disampaikan Andra Soni usai mengikuti Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Banten Tahun 2025 yang mengusung tema ‘Mewujudkan Stabilisasi dan Transformasi Digital di Banten untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pencapaian Visi Asta Cita’ di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (7/3/2025).
“Tadi disampaikan terdapat strategi 4K. Yakni: Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Jadi kita berharap inflasi terjaga dan ketersedian serta distribusinya lancar,” ungkap Andra Soni.
Andra Soni juga tekankan agar pemerintah kabupaten/ kota untuk tetap mewaspadai faktor cuaca yang dapat mempengaruhi dan berdampak terhadap pengendalian inflasi. “Kita harus jaga bersama, apalagi kita memang daerah yang rawan cuaca dan dapat mempengaruhi. Tapi saya yakin dapat terjaga,” katanya.
“Kita harap rapat koordinasi ini terus berjalan, dan karena rakor ini setahun hanya 2 kali, saya minta bisa tidak ditambah dan bergantian (pelaksanaannya, red) di daerahnya,” imbuh Andra Soni.
Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza M Moesa menyampaikan Rakor TPID dan TP2DD se-Provinsi Banten tersebut diselenggarakan untuk membahas terkait pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) Idul Fitri 2025.
“Dalam rangka itu ada kecenderungan barang dan jasa akan meningkat, seperti tahun sebelumnya ada tren kenaikan inflasi. Maka perlu diperkuat pengendalian inflasi dilaksanakan oleh kepala daerah,” ujarnya.
Ameriza menuturkan pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi menjadi hal penting bagi daerah, dalam menopang pertumbuhan ekonomi di daerahnya masing-masing.
“Kita harap dengan rakor ini, kepala daerah bisa melakukan langkah nyata dalam meredam inflasi. Baik melalui operasi pasar murah, menjaga kelancaran distribusi dan bisa mendorong pasar tani dengan melibatkan petani langsung ke konsumen,” katanya.
Dirinya juga berpesan kepada kepala daerah untuk dapat memperkuat koordinasi dan komitmen untuk dapat mencapai prestasi terhadap percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Dengan ada rakor ini, semoga komitmen para kepala daerah semakin menguat dan harapannya semakin giat melaksanakan upaya pengendalian inflasi dan memperluas ekosistem digital di masing-masing daerah,” pungkasnya.
Dalam rakor itu juga terdapat sejumlah materi yang disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri RI Riris Prasetyo, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kementerian Dalam Negeri Tb Chaerul Dwi Sapta, dan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Moch. Edy Yusuf sebagai narasumber.
Turut hadir pada kesempatan itu, Forkopimda Provinsi Banten, Kepala Daerah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten serta tamu undangan yang lainnya. (Zal)
