detak.co.id, TANGERANG — Ada beberapa peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) siluman alias masa kerja Tenga honorer yang kurang dari 2 tahun dapat mengikuti seleksi PPPK.
Padahal secara aturan
Permenpan RB no 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024, pada pasal 30 huruf C bahwa Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus.
” Saya rasa BKPSDM Kabupaten Tangerang lalai karena ada di Dishub Kabupaten Tangerang yang masih Honor Baru 6 Bulan, tapi kenapa bisa masuk jadi peserta P3K Tahap Ke 2,”terang Ketua LSM KOMPAK H Retno Juarno, Senin (24/2/2025).
Retno yang juga ketua tim sukses Maesyal Intan Korcam Relawan Ungu Kecamatan Sukamulya berharap agar BKPSDM menyisir ke semua organisasi perangkat daerah ( OPD) yang lain, karena bisa saja di tempat lain juga banyak yang belum memenuhi kriteria, tapi bisa menjadi peserta P3K.
” Kalau ada unsur kelalaian atau kesengajaan berarti kepala OPD dan BKPSDM bisa saja kita laporkan kepada kepolisian karena telah membuat keterangan palsu dan itu masuk ke unsur pidana,”terang H
Retno.
H Retno berharap agar BKPSDM lebih selektif lagi dengan memberikan sosialisasi kepada kepala OPD untuk tidak menerima honorer setalah keluar
Aturan dari Kemenpan RB.
” Tapi faktanya masih ada yang menerima tenaga honorer, dan BKPSDM lagi lagi lalai , dan kalau seperti ini dibiarkan, permasalahan honorer di kabupaten Tangerang tidak akan selesai – selesai, dan yang telah lama mengabdi kasian semakin terjepit”terangnya.
Sementara Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hartono saat dikonfirmasi akan segera melakukan pengecekan Kepda OPD Dinas perhitungan Kabupaten Tangerang.
” Kita akan melakukan pengecekan,”tandasnya.
