detak.co.id, TANGERANG — Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Tangerang Dinilai Gagal Dalam memperjuangkan tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN yang berstatus R3.
Hal tersebut dikatakan H Retno Juarno Ketua LSM KOMPAK Kabupaten Tangerang, menurut dia, saat ini di Kabupaten Tangerang masih terdapat sejumlah tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN yang berstatus R3 tidak lulus seleksi padahal secara kemampuan anggaran di Kabupaten Tangerang jumlah pendapatan asli daerah ( PAD) sangat besar.
” Kami berharap agar Bupati dan Sekda Kabupaten Tangerang mengevaluasi kinerja BKPSDM, karena pada saat perencanaan tidak cermat dalam menentukan jumlah formasi sehingga banyak pelamar yang gagal tes,”terang Retno.
Retno menambahkan, dari jumlah formasi yang diajukan oleh BKPSDM kepada BKN jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah honorer K2 dan tenaga honorer non ASN terdata di database BKN. oleh sebab itu Retno mendesak agar pihak terkait dalam hal ini Bupati Sekda dan DPRD pada tahun 2025 kembali menganggarkan anggaran belanja pegawai untuk pelamar yang gagal di seleksi tahap 1 tanpa tes.
” Banyak tenaga honorer yang mengadu tentang ketidak lulusan seleksi PPPK tahap 1 Kepada lembaga kami,”terang H Retno.
Seharusnya kata Retno, BKPSDM Kabupaten Tangerang melakukan studi banding Kepada BKPSDM Provinsi Banten dan BKPSDM Kota Tangerang Selatan, karena pegawai Non ASN di Provinsi Banten sejumlah 11 ribu lebih lolos dalam seleksi PPPK tahap 1.
” Kalau studi Banding Ke BKPSDM Provinsi dinilai jauh, maka cari yang terdekat yakni BKPSDM Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, karena di Kota Tangsel saja 5000 pegawai non ASN lulus semua dalam seleksi PPPK, apalagi gaji PPPK ini dapat bebankan Kepada keuangan daerah, tentunya PAD Kabupaten Tangerang sangat memungkinkan untuk menggaji pegawai non ASN yang berstatus R2 dan R3. “terangnya.
