detak.co.id, TANGSEL – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas yang diadakan Komisi Anti Korupsi (KPK). Bimbingan Teknis yang diadakan di Hotel Swiss Bell, Serpong tersebut, diikuti oleh 50 Anggota DPRD dan di dampingi pasangannya masing – masing.
Bimbingan Teknis bertujuan untuk memperkuat kesadaran anti korupsi bagi kalangan Anggota DPRD serta keluarga mereka, sebagai langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Tangsel.
Ketua DPRD Kota Tangsel Abdul Rasyid mengatakan, Bimtek yang dilakukan KPK memiliki arti sangat penting bagi anggota dewan untuk menyamakan persepsi terkait dengan makna korupsi itu sendiri. Sebab untuk menyamakan persepsi tersebut, tidak berhenti di kalangan dewan saja akan tetapi harus melibatkan pasangan masing – masing.
“Ini sesuatu yang sangat positif bagi kami, karena nanti kalau persepsinya sudah sama antara anggota DPRD dan pasangannya, Insya Allah ini akan memotivasi seluruh anggota DPRD Tangsel,” ungkap Abdul Rasyid.
Ia menjelaskan, dalam Bimbingan Teknis dari KPK tersebut sudah cukup konstruktif karena output nya semata – mata untuk menyamakan persepsi yang sama dalam upaya pencegahan korupsi.
“Kami dari DPRD Tangsel melihat kegiatan ini sangat positif dan konstruktif karena outputnya menyamakan persepsi dsn pemahaman mengenai korupsi antara anggota DPRD dan keluarganya,” jelasnya.
Sementara itu, Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat pada lembaga KPK, Friesmount Wongso mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan korupsi melalui peran keluarga.
“Kami memberi pengenalan apa yang dikategorikan sebagai korupsi, agar pasangan para anggota dewan dan jajaran pejabatnya paham, bahwa apa sih korupsi itu? lalu bagaimana cara mendampingi pasangan untuk berjalan pada koridor yang namanya integritas dan berkata tidak pada korupsi,” ujar Friesmount.
Menurut Friesmount, peran keluarga seperti anak dan istri sangatlah penting dalam mengingatkan pejabat untuk tidak melakukan korupsi. Begitupun sebaliknya, jika istri seorang pejabat, suami memiliki peran besar dalam mengingatkan istrinya.
“Sudah banyak kita lihat kejadian – kejadian yang ada, itu menjadikan pelajaran buat kita. Bukan belajar dari modusnya, tetapi belajar untuk tidak berlaku korupsi,” kata Friesmount.
Friesmount membeberkan, baik istri maupun anak dari seorang pejabat harus mendapat pemahaman mengenai tindak kejahatan korupsi, sehingga bisa menjadi benteng pencegah perilaku koruptif pejabat.
“Harapan kita secara bersama – sama, bukan yang menjabat saja, tapi keluarga juga menjadi bagian dari anti korupsi,” pungkasnya.
