detak.co.id, TANGERANG — Anggota DPRD Kabupaten Tangerang selaku wakil rakyat dinilai tutup mata terkait banyaknya tenaga K2 dan tenaga honorer non ASN yang berstatus R2 dan R3 yang tidak lolos dalam seleksi PPPK tahap satu yang digelar pada Desember 2024 lalu. Pernyataan tersebut dilontarkan Usrah ketua DPP LSM KOMPPI kepada wartawan, Rabu (7/12/2025),
Usrah mengatakan, DPRD merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penganggaran, oleh sebab itulah Usrah menilai DPRD Kabupaten Tangerang hanya sibuk mementingkan kunjungan kerja ( kungker) luar daerah ketimbang mementingkan permasalahan yang ada di Kabupaten Tangerang, terutama dalam hal nasib dan kesejahteraan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang.
” Kalau saja DPRD dari awal peduli dengan nasib honorer, tidak mungkin tenaga honorer tidak lulus PPPK , pasti lulus semua, seperti Honorer Di Kota Tangsel, Kota Tangerang dan Tenaga honorer Di Pemprov Banten, lolos semuanya,”terang Usrah.
Usrah menambahkan, saat ini pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tangerang jumlahnya sangat besar jumlahnya mencapai 4.3 Triliun, jumlah tersebut akan terus meningkat setiap tahunnya, oleh sebab itulah DPRD sebagai fungsi penganggaran seharusnya memanggil BKPSDM dan BPKAD agar menuntaskan permasalahan tenaga honorer di Kabupaten Tangerang.
” BKPSDM juga jangan sok normatif, karena penggajian untuk tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK akan dibebankan kepada keuangan daerah bukan kepada pemerintah Pusat, kalau saja BKPSDM kerjanya cermat dan rapih, pasti tenaga honorer K2 dan tenaga non ASN yang terdata di BKN akan lulus semuanya, malah ini dibuka lagi tahap kedua untuk honorer yang tidak terdata di BKN, harusnya tuntaskan dulu Honorer K2 dan Tenaga honorer yang terdata di BKN,”terangnya.
Sebelumnya diberitakan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Tangerang Dinilai Gagal Dalam memperjuangkan tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN yang berstatus R3.
Hal tersebut dikatakan H Retno Juarno Ketua LSM KOMPAK Kabupaten, menurut dia, saat ini di Kabupaten Tangerang masih terdapat sejumlah tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN bertatus R3 yang tidak lolos seleksi di Tahap 1 padahal secara kemampuan anggaran di Kabupaten Tangerang jumlah pendapatan asli daerah ( PAD) sangat besar.
” Kami berharap agar Bupati dan Sekda Kabupaten Tangerang mengevaluasi kinerja BKPSDM, karena pada saat perencanaan tidak cermat dalam menentukan jumlah formasi sehingga banyak pelamar yang gagal tes,”terang Retno.
