KOTA CILEGON, detak.co.id, – Gubernur Banten Andra Soni berkunjung ke PT Krakatau Steel (KS) di Kota Cilegon Kamis sore (10/3/2025). Tujuannya, menumbuhkan semangat kolaborasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan PT KS dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten.
Kunjungan Andra Soni disambut Direktur Utama PT KS, Akbar Djohan, Direktur Infrastruktur dan Operasi Utumo Nugroho
dan Direktur Sumberdaya Manusia Agus Nizar Fidiansyah. Turut mendampingi Andra Soni beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemprov Banten.
Dalam kunjungan itu, terbangun diskusi informal. “Banyak hal yang kami diskusikan,” tutur Andra Soni usai melakukan kunjungannya.
Andra Soni mengatakan PT KS merupakan perusahaan BUMN kebanggaan Provinsi Banten dan nasional. Andra Soni berharap PT KS semakin maju dan semakin kuat sehingga semakin kokoh menopang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Serta meningkatkan pertumbuhan indsutri, khususnya baja.
Andra Soni memaparkan keberadaan PT KS di Provinsi Banten sangat menopang perekonomian masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja dan menggerakan ekonomi kerakyatan. “Untuk itu, perlu lebih ditumbuhkan semangat kolaborasi untuk meningkatkan perekonomian,” katanya.
Andra Soni meyakini, dengan semakin meningkatnya kolaborasi, perekonomian di Provinsi Banten akan mengalami peningkatan.
Dalam diskusi itu muncul gagasan membangun regulasi. Salah satunya, regulasi yang mengharuskan penggunaan baja yang memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam proyek-proyek di lingkungan Pemprov Banten.
Sementara itu, Direktur Utama PT KS, Akbar Djohan menyambut antusias kunjungan Gubernur Banten Andra Soni. Menurutnya, kunjungan itu memberikan sinyal kuat, bahwa Gubernur Banten Andra Soni mendukung dan memberikan ruang yang luas bagi perkembangan industri di Provinsi Banten, khususnya industri baja.
Sebagaimana diketahui, tutur Akbar, PT KS merupakan tulang punggung industri baja di Provinsi Banten dan nasional. “Ini tentu harus kita jaga,” katanya.
Salah satunya, tambah Akbar, dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya. “Salah satu kolaborasi yang dibangun adalah komitmen untuk menggunakan baja yang berstandar SNI,” tandas Akbar. (Zal)
