Daerah

Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Belanja APBN/APBD Harus Dirasakan Langsung Masyarakat

41
×

Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Belanja APBN/APBD Harus Dirasakan Langsung Masyarakat

Sebarkan artikel ini

detak.co.id SERANG – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menekankan kepada seluruh Pemerintah Daerah agar dalam membelanjakan anggaran APBN maupun APBD harus benar-benar efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Hal itu diungkap Al Muktabar usai melaksanakan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (13/12/2024).

Presiden RI Prabowo Subianto, ungkap Al Muktabar, memerintahkan agar belanja negara harus dilakukan dengan meningkatkan efisiensi, penghematan di semua bidang, mengurangi pemborosan.

“Saya mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang bersifat seremoni. Kurangi yang bersifat terlalu banyak kajian, seminar, dan sebagainya. Sekarang saatnya adalah mengatasi masalah langsung,” jelasnya.

Masih menurut Al Muktabar, saat ini Pemprov Banten sangat fokus mengejar ketahanan pangan dan energi. Lalu pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan yang terus didorong semakin baik, serta kesehatan.

“Apa yang menjadi program Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sejatinya sudah kita laksanakan. Tinggal ke depan terus ditingkatkan termasuk dalam pelaksanaan penerapan sistem pemerintahan yang berbasis digital,” jelasnya.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Suska menambahkan, belanja transfer pemerintah pusat ke daerah pada tahun 2025 ini sebesar Rp19,14 triliun. Jumlah itu menurut Suska terjadi kenaikan dibandingkan tahun lalu.

“Itu menunjukkan bahwa dukungan Pemerintah Pusat ke Pemda untuk melaksanakan program-program terus dilakukan,” katanya.

Suska juga menegaskan jika pihaknya akan terus mengawal agar penyalurannya lancar dan tepat sasaran. Serta yang terpenting adalah program-program di daerah itu bisa inline dengan program Pemerintah Pusat.

“Kami terus berkoordinasi dengan Pemda dari sisi anggaran transfer maupun program yang sudah ditetapkan,” pungkasnya.

Pada Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2025 itu, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas dan penyerahan penghargaan.