KAB. SERANG, detak.co.id, – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara mengatakan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah berperan memastikan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat. Tekanan inflasi yang tinggi berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu diungkap Usman pada Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Palima, Sindangsari, Kabupaten Serang, Rabu (4/12/2024).
Dikatakan, di akhir tahun seringkali menjadi periode kritis bagi pengendalian inflasi di daerah. Permintaan barang dan jasa cenderung meningkat, baik karena perayaan hari besar keagamaan maupun peralihan tahun. “Situasi ini berpotensi memberikan tekanan pada harga-harga kebutuhan pokok, transportasi, dan sektor lain yang sensitif terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat,” ucapnya.
Usman menjelaskan, inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam kerangka makro ekonomi nasional yang krusial untuk dijaga dan dikendalikan. Tekanan inflasi yang tinggi berpotensi untuk mengganggu stabilitas ekonomi, daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. TPID memiliki peran untuk memastikan stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Dikatakan, Rakor TPID menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan inflasi, memetakan risiko utama yang berpotensi meningkatkan inflasi, seperti distribusi logistik, cuaca ekstrem, serta mengoptimalkan sinergi antar instansi dalam mengimplementasikan program-program strategis.
“Dalam upaya pengendalian inflasi hingga akhir tahun 2024, kita harus tetap pada arahan Presiden RI pada kegiatan Rakornas Pengendalian Inflasi 2024 yang menekankan pada: Pengamanan produksi dan Peningkatan efisiensi rantai pasok untuk mendukung stabilitas harga. Maka kita perlu memperkuat sinergi dan koordinasi antar lembaga guna mendukung upaya pengendalian inflasi,” ungkap Usman.
Menurutnya, sinergi 4K yaitu Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif menjadi strategi dan upaya pengendalian inflasi yang harus tetap dijalankan sehingga target capaian inflasi pada akhir tahun 2024 sebesar 2.5±1% (YoY) dapat terealisasi dengan baik.
Menghadapi akhir tahun, Usman menekankan beberapa arahan strategis. Yakni: memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BI, BPS, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan koordinasi yang kuat, kita dapat memitigasi potensi gejolak harga lebih dini.
Memantau secara berkala harga kebutuhan pokok di pasar tradisional dan modern. Lakukan langkah cepat apabila ada indikasi lonjakan harga yang tidak wajar. Mendorong inovasi pengelolaan distribusi pangan melalui kolaborasi dengan pelaku usaha dan penggunaan platform digital. Serta menyosialisasikan kepada masyarakat pentingnya belanja bijak dan berhemat, khususnya menjelang momen perayaan.
“Semoga melalui kerja keras dan sinergi kita semua, inflasi di daerah kita dapat tetap terkendali, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dengan baik,” pungkasnya.
Seperti dijelaskan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten Ameriza Ma’ruf Moesa, rapat koordinasi akhir tahun dilaksanakan karena pada akhir tahun banyak aktivitas masyarakat. “Semakin tinggi aktivitas, mobilitas meningkat yang diikuti dengan permintaan,” ucapnya.
Menurutnya perlu mewaspadai pendorong inflasi seperti tarif angkutan antar kota, harga komoditas pangan, hingga emas perhiasan. Dirinya juga sarankan pengendalian inflasi juga perlu memperhatikan kepentingan produsen atau petani. Pengendalian harga juga perlu dilakukan ketika harga komoditas jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Dalam paparannya, Kepala BPS Banten Faizal Anwar mengatakan pada bulan November 2024, inflasi bulan ke bulan (MtM) mencapai 0,45%, inflasi tahun ke tahun (YoY) mencapai 1,90%, sedangkan inflasi kumulatif (YtD) mencapai 1,38%.
“Inflasi tahun 2024 cukup terkendali. Tidak terlepas dari upaya pemerintah,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wadirlantas Polda Banten AKBP Kukuh Priyo Taruno menegaskan, Polda Banten siap mendukung pengendalian inflasi. Dalam upaya kelancaran lalu lintas distribusi barang dan mobilitas manusia, Polda Banten telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru 2025. Untuk antisipasi kepadatan arus penyeberangan, Polda Banten juga berkoordinasi dengan BMKG, ASDP dan KSOP.
Dikatakan, pihaknya telah memiliki rekayasa lalu lintas terkait dengan penyeberang. Apabila kondisi Pelabuhan Merak ditutup, ada pelabuhan alternatif Bandar Bakau Jaya di Bojonegara, Kabupaten Serang.
“Dengan adanya cuaca buruk, Pelabuhan Bandar Bakau Jaya tidak terlalu terpengaruh terhadap kegiatan bongkar muat,” jelas AKBP Kukuh. (Zal)
