detak.co.id TANGERANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Tangerang berencana memanggil Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Tangerang dan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah ( BPKAD) Kabupaten Tangerang buntut kisruhnya seleksi PPPK yang mengakibatkan banyaknya tenaga honorer K2 dan Tenaga Non ASN yang terdaftar di BKN tida lolos seleksi PPPK.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Mahfud fudianto mengatakan, dalam waktu dekat komisi I akan segera melakukan panggilan terhadap kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang, tujuan pemanggilan tersebut untuk mencari solusi dan mencari akar permasalahan yang saat ini dikeluhkan oleh tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK.
” Kami akan segera memanggil kepala BKPSDM Kabupaten Tangerang, karena banyak warga yang mengadu ke lembaga DPRD terkait seleksi PPPK ini,”terang Mahfud.
Dia berharap agar undang – undang no 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara (ASN) pad pasal 66 pegawai non ASN wajib diselesaikan pada Desember tahun 2024, namun faktanya sampai tahun 2025 ini masih banyak NON ASN yang belum diterima menjadi PPPK
” Kami berharap agar ada solusi dan seluruh tenaga honorer non ASN di Kabupaten Tangerang segera diabgkat menjadi PPPK, dan mari kita rampungkan dan petakan, quota formasi yang disiapkan harus sebanding dengan non ASN yang belum dianggat PPPK,”terang Mahfud.
Sebelumnya diberitakan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM) Kabupaten Tangerang Dinilai Gagal Dalam memperjuangkan tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN.
Hal tersebut dikatakan H Retno Juarno Ketua LSM KOMPAK Kabupaten, menurut dia, saat ini di Kabupaten Tangerang masih terdapat sejumlah tenaga honorer K2 yang berstatus R2 dan Tenaga Honorer Non ASN yang terdata didata Base BKN tidak padahal secara kemampuan anggaran di Kabupaten Tangerang jumlah pendapatan asli daerah ( PAD) sangat besar.
” Kami berharap agar Bupati dan Sekda Kabupaten Tangerang mengevaluasi kinerja BKPSDM, karena pada saat perencanaan tidak cermat dalam menentukan jumlah formasi sehingga banyak pelamar yang gagal tes,”terang Retno.
